Parlemen dan Penangkalan Fenomena Hoaks di Media Sosial

 

Oleh Ilham Ramadhan Nur Ahmad*

Indonesia pernah dihebohkan dengan isu rush money, isu yang mengajak masyarakat Indonesia menarik semua uangnya yang berada di bank BUMN maupun swasta pada 25 November 2016 lalu. Untungnya isu ini langsung ditepis oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani kala itu langsung memberikan imbauan agar masyarakat tidak mudah terhasut. Menurutnya, jika sampai terjebak karena isu ini, kestabilan ekonomi dan politik di Indonesia akan terganggu. Yang paling buruk bisa menyebabkan krisis moneter seperti yang pernah terjadi di tahun 1997-1998 lalu. 

Lalu, siapakah dalang utama dan penyebar informasi yang bias ini? Apakah motif dilakukannya hal tersebut? Apa tujuan utama isu ini disebarkan melalui media? Dan terpengaruhkah masyarakat pada isu tersebut? Dan berbagai pertanyaan lain yang pada intinya menanyakan, mengapa berbagai isu mudah sekali dipercaya oleh masyarakat tanpa memastikan kebenaran berita yang sedang dibacanya.

Media sosial kini tidak hanya menjadi media untuk menjalin komunikasi antara sesama pengguna. Melalui media sosial, informasi disebarluaskan dengan begitu mudahnya, bahkan terkadang tanpa memedulikan kebenarannya. Sayangnya, tidak semua orang mampu menyaring dan memilah informasi yang benar berdasarkan fakta atau riset. 

Dengan memasuki abad perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, sangatlah dibutuhkan kecakapan dalam penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kegiatan. Melalui pemanfaatan TIK, semua kalangan dapat mengembangkan mutu profesinya, yaitu dengan cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu teknologi yang terus berkembang. Teknologi informasi berkembang sejalan dengan perkembangan teori-teori dan teknologi komunikasi yang menunjang terhadap praktik di berbagai kegiatan. Kegiatan berdiskusi merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan proses pekerjaan. 

Menurut pakar teknologi, Nana Syaodih, sejak dahulu manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik rambutan dengan galah, sesungguhnya manusia telah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana.

Saat ini, segala aspek kehidupan telah berkembang dengan pesatnya, perkembangan teknologi beriringan pula dengan perkembangan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Secara otomatis perkembangan ini menuntut masyarakat dapat mengimbangi laju globalisasi. Penyebab utama yang paling terasa pada perubahan tersebut ada pada aspek teknologi informasi. Contoh yang paling sederhana tentang hal ini ialah, komunikasi pada masyarakat tradisional dahulu memerlukan waktu yang cukup lama, hanya memanfaatkan surat menyurat. Seiring berjalannya waktu, teknologi komunikasi terus berkembang menjadi faksimile, lalu telepon, dan sekarang pada tingkatan yang lebih modern dengan beragam jenis elektronik dan fitur-fitur canggih yang mendominasi. 

Dengan berkembangnya teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Saat ini, Indonesia begitu besar terpengaruh oleh kemajuan teknologi informasi, baik masyarakat kota maupun desa. Akibatnya, segala informasi yang bernilai positif maupun negatif dapat diakses dengan mudah di kalangan masyarakat. Dampak positifnya ialah kemudahan dalam berkomunikasi dan mudahnya mendapatkan informasi, sedangkan hal negatif adalah hilangnya budaya yang dimiliki setiap masyarakat, hilangnya adat istiadat yang dimiliki setiap daerah dan banyaknya terjadi kasus penipuan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilandaskan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Karena hal ini parlemen dituntut untuk memanfaatkan TIK dengan baik dan berdasarkan hukum yang berlaku. Jelas bahwa negara pun menyadari betapa teknologi memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Jika dimanfaatkan secara benar, teknologi akan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, jika digunakan secara salah, teknologi akan memberikan kerugian pada penggunanya.

Terkait dengan perkembangan teknologi informatika, parlemen di Indonesia juga harus melakukan peningkatan mutu kerjanya. DPR RI memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR RI memiliki tugas dan wewenang: menyusun program legislasi nasional (prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden atau DPD, menetapkan UU bersama Presiden, menyetujui atau tidak peraturan pemerintah pengganti UU untuk ditetapkan manjadi UU. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR RI memiliki tugas dan wewenang: memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki tugas dan wewenang: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (www.dpr.go.id).

Selama ini, kinerja parlemen Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Ada banyak kekurangan dalam pelaksaan tugasnya dari tahun ke tahun. Menurut CNN Indonesia, DPR dinilai gagal menunjukan perbaikan kinerja dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran selama masa sidang III tahun 2015-2016. Penilaian ini merupakan kesimpulan dari evaluasi yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) terhadap kinerja DPR selama 11 Januari hingga 17 Maret 2016. 

Berdasarkan peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma, mengatakan target legislasi DPR sangat bombastis. DPR mempertahankan 40 RUU. Tahun 2015, DPR hanya menorehkan tiga UU. Sidang kali ini DPR telah mengesahkan 4 RUU atau setara dengan 10% dari target RUU yang hendak dicapai. Selain soal jumlah, prioritas legislasi DPR tak memenuhi kebutuhan bangsa, terbukti dari rencana merevisi UU KPK yang jelas ditolak publik. 

Sejauh ini, fungsi pengawasan DPR masih sangat lemah, bisa dikatakan seperti karet, artinya semua masalah dicakupkan dalam satu wadah. Maka dari itu, peran DPR sebagai pengawas harus diperketat agar tidak banyak korban yang terseret masalah penggunaan media sosial.

Menurut Ketua Masyarakat Indonesia Antihoax, Septiaji Eko Nugroho, ada beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu hati-hati dengan judul provokasi, cermati alamat situs, periksa fakta, meneliti keaslian foto, dan ikut serta grup diskusi antihoaks. Dikarenakan hal tersebut, para anggota parlemen diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi untuk meminimalisir masalah-masalah yang terjadi di dunia maya. 

Akibat dari kurangnya pengawasan DPR, menurut The Jakarta Post, sejak tahun 2008, sebanyak 144 orang telah diproses hukum karena terjerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama terkait berita palsu dan ujaran kebencian di media sosial. Hal ini cukup menggambarkan betapa tingkat literasi masyarakat Indonesia sangat rendah. Masyarakat dengan mudah percaya pada apa yang dibacanya di media sosial, tanpa merasa perlu mencari berita penyeimbang, sumber referensi lain, dan melihat dari sudut pandang yang lain.

Bukankah parlemen memiliki wewenang yang dapat meminimalisir kerusakan pola hidup akibat penyalahgunaan media sosial? Sehingga untuk menangani masalah ini, para parlemen dituntut untuk menguasai ilmu teknologi yang berkembang, dan aktif melakukan sosialisasi melalui media daring. Parlemen dituntut untuk mampu berkomunikasi atau berbagi informasi sehat yang dapat mengedukasi masyarakat. Selain itu, parlemen juga diharapkan mampu bersifat tegas dalam menyikapi masalah pembuatan dan penyebaran berita hoaks. Artinya, parlemen harus menindaklanjuti para oknum yang menyebarkan berita hoaks tersebut dengan tanpa pandang dulu. 

Semoga dengan semakin aktifnya kampanye akan penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh parlemen yang ada di Indonesia, DPR, akan menjadikan bangsa ini terbebas dari ancaman-ancaman yang berasal dari dalam maupun luar. Semoga masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menyeleksi dan menyaring berita yang dibacanya, sehingga kita menjadi bangsa yang benar-benar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara positif.[]

Penulis adalah siswa SMA Sukma Bangsa, Pidie.
Editor : Ihan Nurdin